09 Maret 2018, 00:00 WIB / oleh Warta Ekonomi.co.id / Dilihat 456 Kali
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemegang konsesi atau pengusahaan jalan tol tidak didominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nyatanya, terdapat lima perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan jalan tol baik yang masih dibangun atau yang sudah beroperasi. Dari sejumlah jalan tol milik swasta yang tengah dalam pembangunan ini, sebagian terkena moratorium pemerintah. Hal ini menyusul akibat maraknya insiden infrastruktur yang roboh saat pekerjaan tengah berlangsung.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raksasa-raksasa Swasta di Jalan Tol", https://properti.kompas.com/read/2018/02/23/180000821/raksasa-raksasa-swasta-di-jalan-tol?page=all.
Penulis : Arimbi Ramadhiani
Editor : Hilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemegang konsesi atau pengusahaan jalan tol tidak didominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nyatanya, terdapat lima perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan jalan tol baik yang masih dibangun atau yang sudah beroperasi. Dari sejumlah jalan tol milik swasta yang tengah dalam pembangunan ini, sebagian terkena moratorium pemerintah. Hal ini menyusul akibat maraknya insiden infrastruktur yang roboh saat pekerjaan tengah berlangsung.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raksasa-raksasa Swasta di Jalan Tol", https://properti.kompas.com/read/2018/02/23/180000821/raksasa-raksasa-swasta-di-jalan-tol?page=all.
Penulis : Arimbi Ramadhiani
Editor : Hilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemegang konsesi atau pengusahaan jalan tol tidak didominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nyatanya, terdapat lima perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan jalan tol baik yang masih dibangun atau yang sudah beroperasi. Dari sejumlah jalan tol milik swasta yang tengah dalam pembangunan ini, sebagian terkena moratorium pemerintah. Hal ini menyusul akibat maraknya insiden infrastruktur yang roboh saat pekerjaan tengah berlangsung.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raksasa-raksasa Swasta di Jalan Tol", https://properti.kompas.com/read/2018/02/23/180000821/raksasa-raksasa-swasta-di-jalan-tol?page=all.
Penulis : Arimbi Ramadhiani
Editor : Hilda B Alexander

Jakarta -Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengumumkan mengenai Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, untuk bisa didarati oleh pesawat dari seluruh dunia.

"Prosedur untuk pendaratan di Kertajati, per 1 Maret lalu kami sudah umumkan ke seluruh dunia bahwa ada bandara baru di Kertajati dan ini nanti akan diterbangi secara umum," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Agus menjelaskan, sesuai rencana awal, Bandara Kertajati akan digunakan sebagai embarkasi haji Jawa Barat pada Juli 2018 karena selama ini, pemberangkatan jemaah haji Jawa Barat masih ditampung sepenuhnya oleh Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten.

"Oleh karena itu, beberapa hal telah dikoordinasikan oleh Pak Menko (Luhut Pandjaitan) dengan Kemenhub dan Kementerian Agama," ujarnya.

Ada pun kesiapan sisi udara disebut Agus, telah mencapai 100 persen, termasuk landasan pacu (runway), jalan penghubung antara landasan pacu dengan pelataran pesawat (taxiway), pelataran pesawat (apron), menara pemantau hingga garbarata.

"Dengan demikian, ada satu tambahan baru embarkasi bandara haji di Kertajati," katanya.

Soft launching Bandara Kertajati akan dilakukan pada 1 Mei dan grand launching akan dilakukan Juni mendatang. Pemberangkatan haji pertama kloter pertama dari bandara berkode KJT itu rencananya akan dilakukan 15 Juli 2018.

Bandara senilai Rp2,6 triliun itu akan dikelola oleh PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang menerima 20 persen penyertaan modal PT Angkasa Pura II (Persero) ditambah pendanaan dari sindikasi perbankan syariah daerah dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Secara rinci, pembagian saham bandara itu terdiri atas 60 persen milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk inbreng lahan, 18 persen saham RDPT, 20 persen saham AP II dan sisa dua persen saham dimiliki koperasi PNS Jabar dan PT Jasa Sarana.

Bandara Kertajati diproyeksikan dapat meringankan beban Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma sebagai embarkasi haji.

Presiden Jokowi sendiri telah menginstruksikan agar Bandara Kertajati sudah bisa memberangkatkan para calon haji Jabar pada musim haji 2018.

https://www.wartaekonomi.co.id/read173063/kemenhub-umumkan-dibukanya-bandara-kertajati-ke-dunia.html